Revisi UU ITE Sudah Mulai Berlaku Senin (28/11/16), Ada Lima Poin Perubahan

kominfo.go.id
kominfo.go.id

Yogyakarta (29/11/16), Mulai hari Senin (28/11/16) kemarin, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang belum lama ini direvisi mulai diberlakukan. Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo, Semuel A. Pangerapan, memaparkan lima poin utama yang diubah dalam Revisi Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dalam konferensi pers yang digelar pada Senin (29/11/2016).

Dilansir dari laman kominfo.go.id, Poin pertama yang diubah dalam Revisi UU ITE tersebut adalah menghindari serta merta penahanan dengan menurunkan pidana penjara dari 6 (enam) tahun menjadi 4 (empat) tahun. Menurut Semuel, terdapat poin di UU yang menyebutkan bahwa jika tuntutan lebih dari 5 tahun, penegak hukum berhak melakukan penahanan. Perubahan ini dibuat agar pihak pelapor dan terlapor memiliki kedudukan yang sama hingga dapat dibuktikan di pengadilan siapa yang benar.

Sementara poin kedua adalah terkait “right to be forgotten”, atau hak untuk dilupakan. Semuel menjelaskan bahwa hal ini harus melalui ketetapan pengadilan, sesuai amanat UU.

Lalu poin ketiga adalah memberi perlindungan masyarakat dari konten negatif. Terdapat dua cara, yaitu perlindungan dari segi pembatasan akses penyebaran dan dari segi pendidikan. Dalam hal konten, pemerintah selalu mendapat masukan dari berbagai pihak terutama terkait konten pornografi dan judi.

Sementara itu poin keempat adalah mengadopsi putusan MK dengan mengubah pengaturan tata cara intersepsi atau penyadapan, dari yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Pemerintah menjadi Undang-Undang.

Poin terakhir yang diubah dalam Revisi UU ITE adalah penegasan bukti hukum yang sah dari hasil intersepsi adalah intersepsi yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan aparat penegak hukum.

Dalam kesempatan yang sama, Samuel juga menyampaikan tanggapannya terkait beredarnya berita palsu (hoax). Terhadap berita hoax, menurutnya, ada dua hal yang harus diperhatikan. Pertama adalah siapa yang memberitakan, dan yang kedua adalah bagaimana masyarakat membacanya, yang membutuhkan knowledge tersendiri. Masyarakat harus dibiasakan bahwa begitu masuk ke dunia digital, jangan langsung percaya sampai ia bisa membuktikan bahwa informasi yang ia baca tersebut benar, atau berasal dari sumber yang jelas.

“Harus check, and recheck, and recheck!!”. Tegas Samuel.

Isi revisi UU ITE Terbaru :

You May Also Like